Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan

Masalah kemiskinan terus menjadi problema di berbagai Negara berkembang. Indonesia salah satu Negara berkembang yang selalu mempunyai persoalan kemiskinan yang hingga saat ini tidak kunjung selesai. Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang cukup besar  dimana jutaan anak di Indonesia tidak dapat menempuh pendidikan yang berkualitas. Namun kemiskinan juga memiliki berbagai fungsi dalam struktur social masyarakat. Kemiskinan merupakan realitas social yang memiliki fungsi ekonomi, social budaya, politik dan lingkungan.

Realitas social kerap menunjukan bahwa kemiskinan adalah status social ekonomi yang senantiasa melekat (inherent) dalam masyarakat dimana pun berada baik di perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan menyangkut kemiskinan memang bukanlah hal baru diperbincangkan dalam setiap kesempatan pengembangan masyarakat. Kemiskinan selalu jadi jargon dalam pembahasan bertema pencapaian kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan nasional berkelanjutan dan keberadilan. Meskipun banyak orang berpendapat kemiskinan harus dihapuskan dari muka bumi. Akan tetapi, ada juga yang berpandangan kemiskinan adalah kodrat berwujud realita kehidupan yang penuh warna hingga keberadaannya sepatutnya dimaklumi

Upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan dapat dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, kemudian memberikan progam pendidikan gratis, perluasan kesempatan kerja, melakukan pembangunan guna memenuhi kebutuhan dan mensejaterahkan rakyat. Serangkaian penanggulangan kemiskinan ini berorientasi material, sehingga kelanjutan soal anggaran tergantung oleh kebijakan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan.

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup asepk yang sangat luas, baik aspek ekonomi, social, budaya bahkan politik. Dalam menaggulangi kemiskinan di perkotaan pemerintah menciptakan berbagai progam, salah satu contohnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah menciptakan progam untuk penanggulangan kemiskinan yaitu progam (BKK) Bantuan Keuangan Khusus. Progam ini telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun namun sampai saat ini belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan

Menurut Harniati (2010), kemiskinan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yakni :

  • Kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kondisi SDA dan SDM yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Pada sector pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan cuaca yang berubah ubah sehingga tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh lahan di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanami lahan sewaktu ada hujan yang menyebabkan hasil produksi hanya dapat di peroleh sekali dalam satu tahun.
  • Kemiskinan cultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian system dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat.
  • Kemiskinan structural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur social masyarakat. Kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan structural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Dari paparan diatas menunjukan bahwa factor penyebab kemiskinan tidaklah tunggal, dapat berasal dari kondisi alam yang memberikan keuntungan secara ekonomi (alamiah). Namun bisa juga kemiskinan disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti yang digambarkan pada  kemiskinan secara kultural, bahkan bisa juga karena kondisi yang dibentuk oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam masyarakat, seperti yang  diperlihatkan dimensi kemiskinan struktural. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan? Untuk mengatasi kemiskinan perlu adanya progam dari pemerintah, dengan adanya program dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ekonomi  masyarakat menjadi lebih baik. Contoh progam tersebut antara lain

  • Progam Perluasan lapangan pekerjaan

Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah melalui kementrian ketenagakerjaan terus berupaya untuk membuat progam perluasan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan peluang usaha dan mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dikutip dari kompas.com progam perluasan kesempatan kerja terus dilakukan oleh kemnaker diantaranya adalah pengembangan teknologi tepat guna (TTG). Selain itu perluasan kesempatan kerja di wujudkan pemerintah dengan progam penyediaan tenaga kerja sukarela (TKS), TKS berfungsi untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha dan meningkatkan kemandirian kelompok usaha / wirasausaha tersebut sehingga hasilnya dapat meningkatkan output pendapatan masyarakat yang akan didampinginya. Tenaga kerja sukarela merupakan progam pemberdayaan yakni tugasnya sebagai pendaming kelompok masyarakat. Dengan progam program tersebut diharapkan dapat menrunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang dan meningkat secara signifikan.

  • Kredit UMKM

Pada dasarnya kredit merupakan wujud atau bentuk solidaritas terhadap sesama manusia yang saling membutuhkan, sehingga masyarakat atau usaha yang memiliki tingkat ekonomi pendidikan rendah tetap bisa dan mampu untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan dan mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Dengan progam kredit UMKM ini, banyak sekali peluang pengembangan sumber daya manusia yang bisa digali dengan system kredit ini. Umumnya pelaku usaha banyak yang memiliki keterbatasan biaya dan tidak mampu untuk mengajukan system kredit konvensial berkesempatan untuk memulai sebuah usahanya sendiri. Dengan proga kredit ini diharapkan masyarakat dapat membangun sebuah usaha yang layak dan mempunyai penghasilan tanpa memikirkan jeratan hutang.

  • Progam BPJS kesehatan

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan Program pemerintah Indonesia  yang tujuannya memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. BPJS termasuk dalam Jaminan Sosial yakni salah satu wujud perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dasar hukum jaminan social di muat dalam UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011. Menurut International Bank for Reconstruction and Development (2002) bahwa kemiskinan dan kesehatan merupakan  sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Tingkat Kesehatan yang buruk dapat menimbulkan masalah baru yaitu  penurunan produktivitas dan dapat menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan melahirkan masalah baru yaitu  kemiskinan.

  • Progam sekolah gratis

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagi ketidakmampuan ekonomi, namun juga kegagalan untuk memenuhi hak dasar dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak hak dasar tersebut meliputi terpenuhnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan baik social maupun politik. Solusi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya ialah dengan mewujudkan progam sekolah gratis untuk masyarakat yang dirasa kurang mampu mengenyam pendidikan.

Dengan pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menjadikan bekal pengetahuan serta ketrampilan anak bangsa, sehingga nantinya mereka akan mempunyai pilihan untuk mendapatkan pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan di perkotaan dan dapat menhilangkan ekslusi social untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikan Negara wajib  memberikan dan menyediakan layanan atau progam pendidikan kepada masyarakat  miskin.

indy nursia
Penulis: indy nursia
Tentang Saya
Mahasiswa UIN sunan kalijaga yogyakarta, Prodi sosiologi agama.
Find me on 
 ig24indynursiaaaa
Tulisan Lainnya

DISCLAIMER

  1. Penulis bertanggung jawab penuh atas tulisan (termasuk gambar atau konten lain) yang dikirim dan dipublikasikan di Rumah Sosiologi, kecuali bagian-bagian yang dirubah atau ditambahkan oleh redaksi.
  2. Jika ada pihak yang keberatan dengan konten tulisan (baik berupa teks, gambar atau video) karena berbagai alasan (misalnya, pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, atau hal lain yang melanggar hukum), silahkan menghubungi kami melalui email rumahsos.id[at]gmail[dot]com.
  3. Lebih lengkapnya, silahkan baca halaman DISCLAIMER